JAKARTA – Majelis Ulama Nusantara (MUN) menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menyaingi Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai alternatif kemitraan antara ulama, umara, dan umat.
Organisasi ini bertujuan membangun sinergi dengan masyarakat dalam upaya memperkuat persatuan dan kontribusi bagi bangsa dan negara.
Juru Bicara dan Sekretaris Umum MUN, Kiai Alwiyan Qosid Syam`un, menekankan bahwa MUN lahir sebagai bentuk kebebasan berserikat yang dijamin undang-undang.
Menurutnya, organisasi MUN berkomitmen untuk membela kebenaran, keadilan, serta menjaga nilai-nilai nasionalisme.
“Kami berkumpul dalam wadah ini untuk memperkuat peran ulama dan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama di Jakarta,” ujar Kiai Alwiyan, Sabtu (8/2).
Dukungan terhadap MUN disebut makin menguat, dan Munas perdana ini akan menjadi tonggak sejarah bagi gerakan alim ulama di Indonesia.
Kiai Alwiyan menambahkan bahwa kemitraan baru antara ulama dan umara sangat diperlukan untuk menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan geopolitik dan kepentingan tertentu yang dapat memicu perpecahan.
“Oleh karena itu, MUN hadir untuk memastikan ulama, umara, dan umat tetap solid dalam membangun negeri,” jelasnya.
Meskipun menjadi mitra pemerintah, MUN tetap mengedepankan sikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat.
“Yang membedakan MUN adalah pendekatan kami yang santun, mengutamakan dialog, serta mendahulukan tabayyun dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah,” pungkasnya. *
